Anggota Komisi VI DPR RI, I Nengah Senantara dalam Kunjungan Kerja Reses (Kunres) Komisi VI DPR RI ke Kabupaten Lombok Tengah, Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB), Kamis (19/5/2025). Foto: Nadhen/vel

PARLEMENTARIA, Lombok Tengah - Pemerintah Provinsi Bali diberitakan geram akibat banyak warga negara asing (wna) yang menguasai sektor industri kecil pariwisata. Masyarakat lokal Bali mengeluhkan hal itu karena berdampak pada penurunan omzet mereka.

Isu ini pun menjadi sorotan dalam Kunjungan Kerja Reses (Kunres) Komisi VI DPR RI ke Kabupaten Lombok Tengah, Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB). Para legislator yang hadir dalam Kunres itu kompak mengingatkan Pemerintah - yang diwakili BUMN Injourney dan Pemerintah Daerah NTB – agar jangan sampai kasus di Bali terjadi juga di Pulau Lombok. 

Diketahui, di provinsi NTB baru saja selesai dibangun Sirkuit Internasional Mandalika pada 2021 yang lalu untuk gelaran Moto GP. Sirkuit ini masuk dalam Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) Mandalika. Pemerintah Pusat dan Daerah pun diminta waspada agar jangan sampai masyarakat lokal tidak mendapatkan manfaat dari kehadiran sirkuit tersebut.

"Bali sekarang sudah banyak sekali usaha kecil yang dikelola oleh orang asing. Hal itu terjadi karena kurang siapnya Pemerintah Daerah dalam menghadapi hal ini. Maka itu harusnya BUMN sebagai wakil Pemerintah bisa bekerja sama menangkal hal serupa kejadian di Lombok sini," ujar Anggota Komisi VI DPR RI, I Nengah Senantara kepada Parlementaria usai agenda tersebut di Lombok Tengah, NTB, Kamis (19/5/2025).

Senada, Wakil Ketua Komisi VI DPR RI sekaligus Ketua Kunres menegaskan agar KEK secara utuh bisa dinikmati kehadirannya oleh masyarakat lokal. KEK Mandalika meliputi area seluas 1.035 hektar yang berfokus pada pengembangan pariwisata, terutama wisata bahari dan olahraga.

Selain sirkuit, KEK Mandalika juga meliputi Pantai Kuta, Pantai Tanjung Aan, Pantai Gerupuk, dan Pantai Serenting yang menawarkan keindahan alam dan spot untuk aktivitas bahari seperti snorkeling dan selancar.

"Keterlibatan masyarakat lokal itu harus jadi satu kesatuan. Jangan sampai masyarakat Lombok hanya menjadi penonton. Turis maju, pengusahanya maju, tapi masyarakat di sini jadi terkesampingkan," tegas Politisi Fraksi PDI-Perjuangan ini. (ndn/rdn)